TOLANOSULTRA.COM, KENDARI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Pemerintah Kabupaten Konawe memperkuat sinergi dalam mendorong pemerataan ekonomi melalui pengembangan ekosistem keuangan yang menyasar masyarakat pesisir. Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) yang dihadiri Wakil Bupati Konawe, Syamsul Ibrahim.
Pertemuan itu menjadi langkah awal mematangkan pelaksanaan Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang akan diintegrasikan dengan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membuka akses keuangan yang lebih luas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan nelayan.
Program itu juga menjadi bagian dari dukungan terhadap agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 serta pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Pendekatan pembangunan dari desa dipilih sebagai strategi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kepala OJK Provinsi Sultra, Bismi Maulana Nugraha, mengatakan integrasi EKI dan KNMP dirancang sebagai model pembangunan kawasan pesisir yang menggabungkan penguatan sektor keuangan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Desa Sorue Jaya, Kabupaten Konawe, ditetapkan sebagai lokasi proyek percontohan yang masuk dalam agenda strategis nasional dan direncanakan akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Menurut Bismi, implementasi program tersebut akan difokuskan pada empat aspek utama, yakni meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat desa dan nelayan, mendorong pengembangan serta diversifikasi usaha produktif nelayan, memperluas akses terhadap pembiayaan dan layanan jasa keuangan, serta memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Layanan keuangan yang akan dihadirkan tidak hanya berasal dari perbankan, tetapi juga mencakup pembiayaan mikro, layanan keuangan digital, hingga perlindungan melalui sektor asuransi sehingga masyarakat memiliki akses ke berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya.
Bismi menegaskan OJK akan menjadi penggerak utama yang menghubungkan berbagai pelaku industri jasa keuangan agar program berjalan secara terintegrasi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.
OJK menegaskan perannya sebagai otoritas yang mengatur, mengawasi, dan mengembangkan sektor jasa keuangan. Melalui program ini, OJK mengoordinasikan peran perbankan, industri keuangan non-bank, dan asuransi agar selaras dengan kebutuhan masyarakat desa dan nelayan,” ujar Bismi.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Konawe menyatakan siap mendukung penuh pelaksanaan program melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Wakil Bupati Konawe, Syamsul Ibrahim, menegaskan pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah agar setiap program yang dijalankan mampu memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, OJK bersama Pemerintah Kabupaten Konawe akan menggelar rapat lanjutan dengan seluruh Industri Jasa Keuangan. Forum itu akan membahas kesiapan masing-masing lembaga keuangan dalam menghadirkan layanan dan pembiayaan yang dapat memperkuat usaha nelayan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Konawe.
Laporan: Ismu