TOLANOSULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp185,9 miliar untuk pengembangan sektor perkebunan pada 2026.
Kucuran dana dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI itu diproyeksikan menjadi fondasi menuju program hilirisasi komoditas unggulan daerah dalam beberapa tahun ke depan.
Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra, La Ode Muhammad Rusdin Jaya menjelaskan, bantuan tersebut difokuskan pada penguatan sektor hulu. Intervensi dilakukan melalui penyediaan benih unggul, bantuan pupuk, hingga dukungan Hari Orang Kerja (HOK) bagi kelompok tani saat masa tanam.
“Penguatan produksi menjadi prioritas. Jika sektor hulu kuat, maka pada 2028–2029 kita siap masuk ke tahap hilirisasi melalui pembangunan industri pengolahan,” ujarnya saat ditemui di kantornya pada Kamis (19/2/2026).
Sebanyak 15 kabupaten menjadi sasaran utama program itu. Dua daerah dengan alokasi terbesar yakni Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) dengan komoditas pala, kelapa, dan kakao serta Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) yang difokuskan pada lada, pala, dan mete.
Untuk wilayah kepulauan, pengembangan lebih diarahkan pada kelapa dan mete. Beberapa daerah seperti Kabupaten Buton, Buteng, Busel, serta Kabupaten Muna Barat didominasi bantuan mete.
Sementara Kabupaten Muna memperoleh kelapa dan mete, dan Kabupaten Wakatobi mendapat alokasi kelapa dalam jumlah signifikan tahun ini. Adapun untuk Kota Kendari dan Kota Baubau, dukungan lebih diarahkan pada komoditas hortikultura.
Rusdin menegaskan seluruh usulan CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) telah melalui proses verifikasi agar bantuan tepat sasaran, baik dari sisi lahan maupun kelompok tani penerima.
Saat ini program masih dalam tahap mini kompetisi di Kementan, dengan target penyaluran bantuan pada Mei atau Juni 2026 menyesuaikan kalender tanam.
Pemprov optimistis, dengan sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, produksi komoditas perkebunan Sultra dapat meningkat signifikan dalam tiga tahun mendatang.
Lonjakan produksi tersebut diharapkan menjadi pijakan kuat bagi pengembangan industri pengolahan skala kecil hingga besar sebagai bagian dari agenda hilirisasi daerah.
Penulis: Tim Redaksi