TOLANOSULTRA.COM, KENDARI – Persoalan akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) menjadi perhatian serius DPRD Kota Kendari.
Untuk memastikan program bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak, Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Kendari menggelar rapat kerja bersama sejumlah instansi terkait di Ruang Aspirasi Sekretariat DPRD Kota Kendari pada Selasa (3/3/2026).
Rapat tersebut menghadirkan perwakilan Dinas Sosial Kota Kendari, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kendari.
Pertemuan itu menjadi forum evaluasi sekaligus koordinasi untuk membahas berbagai persoalan yang masih ditemui dalam pelaksanaan program bantuan sosial.
Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, Zulham Damu mengatakan, validitas data menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan program bantuan sosial. Menurutnya, bantuan yang disiapkan pemerintah harus mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.
“DPRD ingin memastikan bahwa setiap bantuan sosial yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Karena itu, sinkronisasi data antarinstansi menjadi hal yang sangat penting untuk terus diperbaiki,” ujar Zulham.
Ia menilai masih terdapat sejumlah tantangan dalam proses pendataan penerima bantuan, mulai dari perubahan kondisi ekonomi masyarakat hingga pembaruan data kependudukan yang harus dilakukan secara berkala.
Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan.
Dalam rapat tersebut, DPRD juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga penyedia data agar informasi yang digunakan dalam penyaluran bansos selalu mutakhir.
Dengan data yang valid, pemerintah dapat menghindari terjadinya tumpang tindih penerima maupun masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi belum terakomodasi.
Zulham menegaskan bahwa pengawasan terhadap program bantuan sosial merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD dalam memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif. Karena itu, DPRD akan terus mendorong evaluasi dan pembenahan sistem pendataan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Tujuan utama dari bantuan sosial adalah membantu masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai ada warga yang berhak justru terlewat, sementara yang tidak memenuhi kriteria menerima bantuan,” katanya.
Selain membahas aspek pendataan, rapat juga mengulas mekanisme distribusi dan pengelolaan bantuan sosial agar proses penyalurannya berjalan lebih transparan dan akuntabel. DPRD berharap setiap kendala yang selama ini muncul dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama.
Melalui rapat kerja tersebut, DPRD Kota Kendari berupaya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan program perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Penulis: Tim Redaksi