TOLANOSULTRA.COM, KENDARI – Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga semester I 2026 menunjukkan tren positif. Hingga 30 Juni 2026, realisasi belanja APBN di Bumi Anoa telah mencapai Rp10,79 triliun atau 50,45 persen dari total pagu sebesar Rp21,39 triliun.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sultra, Iman Widhiyanto mengatakan realisasi tersebut mencerminkan APBN tetap berperan sebagai instrumen utama pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah dan menjaga aktivitas perekonomian.
Kata dia, penyaluran APBN di Sultra dilakukan melalui empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yakni KPPN Kendari, KPPN Kolaka, KPPN Raha, dan KPPN Baubau. Keempat satuan kerja itu melayani 456 satuan kerja (satker), 18 pemerintah daerah, serta 1.908 desa di seluruh wilayah Sultra.
“Realisasi belanja APBN hingga akhir Juni telah mencapai lebih dari separuh pagu yang tersedia. Hal ini menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai rencana serta terus memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Iman dalam paparannya di forum konsultasi publik di Kanwil DJPb Sultra pada Rabu (8/7/2026).
Berdasarkan data Kanwil DJPb Sultra, realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp3,66 triliun atau 47 persen dari pagu sebesar Rp7,78 triliun. Rinciannya, belanja pegawai terealisasi Rp2,05 triliun atau 56,61 persen dari pagu, belanja barang mencapai Rp977,93 miliar atau 36,76 persen, sedangkan belanja modal mencapai Rp622,68 miliar atau 41,89 persen.
Khusus belanja modal, Iman menyebut mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Realisasi belanja modal meningkat 179,54 persen secara tahunan. Ini menunjukkan berbagai proyek pembangunan pemerintah mulai berjalan lebih cepat dibanding tahun sebelumnya,” jelasnya.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp7,13 triliun atau 52,43 persen dari total pagu sebesar Rp13,60 triliun.
Penyaluran TKD tersebut terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp457,33 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp12,80 miliar, DAK Nonfisik Rp1,38 triliun, Dana Desa Rp284,98 miliar, serta dana insentif lainnya sesuai ketentuan.
Iman menjelaskan, penyaluran TKD tetap diarahkan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten dan kota di Sultra.
Ia juga mengungkapkan bahwa penyaluran Dana Desa mengalami penyesuaian dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satunya karena adanya penggunaan dana untuk mendukung program prioritas nasional, seperti penyediaan air limbah domestik guna mempercepat penurunan angka stunting.
“APBN akan terus dioptimalkan agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara tetap positif,” tutup Iman.
Laporan: Ismu