TOLANOSULTRA.COM, KENDARI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus memperkuat upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari strategi memperluas kesejahteraan masyarakat.
Memasuki tahun 2026, OJK Sultra menargetkan peningkatan pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sejalan dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Langkah tersebut ditempuh agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap berbagai produk jasa keuangan, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara bijak untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup.
Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, mengatakan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Secara nasional, indeks literasi keuangan telah mencapai 66,46 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan berada pada angka 80,51 persen.
Menurut Bismi, OJK menargetkan capaian yang lebih tinggi pada 2029. Indeks literasi keuangan ditargetkan meningkat menjadi 69,35 persen, sementara inklusi keuangan diproyeksikan menembus 93 persen.
Di Sultra, target tersebut akan diwujudkan dengan menyesuaikan karakteristik daerah. Salah satu fokus utama adalah memperkecil kesenjangan antara masyarakat yang telah menggunakan layanan keuangan dengan mereka yang benar-benar memahami manfaat, risiko, dan cara memanfaatkan produk keuangan secara tepat.
“OJK Sulawesi Tenggara menetapkan target yang selaras dengan target nasional, dengan mempertimbangkan kondisi spesifik wilayah yang masih memiliki gap antara masyarakat yang sudah memiliki akses (inklusi) dengan yang memiliki pemahaman memadai tentang produk keuangan (literasi),” ujar Bismi Maulana Nugraha.
Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, OJK Sultra mengoptimalkan pelaksanaan Program GENCARKAN (Gerakan Cerdas Keuangan). Program ini menyasar berbagai kelompok masyarakat yang selama ini dinilai masih membutuhkan penguatan literasi keuangan, seperti perempuan, masyarakat pedesaan, petani, nelayan, pelajar, hingga komunitas di wilayah terpencil.
Pelaksanaan program tidak dilakukan sendiri. OJK menggandeng Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah terbentuk di seluruh 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara agar edukasi keuangan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Di Sultra, program ini diintegrasikan dengan kegiatan TPAKD di 17 kabupaten/kota, termasuk program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di wilayah kepulauan seperti Wakatobi,” kata Bismi.
Selain meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, OJK juga mengembangkan Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), khususnya di kawasan pesisir dan kepulauan. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memiliki rekening bank, asuransi, atau akses pembiayaan, tetapi juga mampu mengelola keuangan secara lebih terencana.
Dengan penguatan literasi yang berjalan beriringan dengan perluasan akses keuangan, OJK Sultra berharap tercipta masyarakat yang semakin mandiri secara finansial serta mampu memanfaatkan layanan keuangan untuk mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat kesejahteraan keluarga.
Laporan: Ismu