TOLANOSULTRA.COM, KENDARI – DPRD Kota Kendari menegaskan komitmennya untuk mengawal proses perencanaan agar tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat dalam forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari yang digelar pada Senin (2/2/2026).
Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, Rizki Brilian Pagala mengatakan, lembaga legislatif memiliki posisi strategis dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan seimbang dan selaras dengan aspirasi warga. Menurutnya, DPRD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan aktif dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.
Di hadapan lebih dari seratus peserta yang berasal dari berbagai unsur pemerintahan, akademisi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, Rizki menjelaskan bahwa DPRD menjadi salah satu jembatan utama antara masyarakat dan pemerintah dalam merumuskan program pembangunan.
“Setiap aspirasi yang kami terima dari masyarakat menjadi bahan penting dalam proses perencanaan pembangunan. DPRD hadir untuk memastikan kebutuhan warga dapat terakomodasi dalam kebijakan dan program pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, keterlibatan DPRD dalam penyusunan RKPD dilakukan melalui berbagai mekanisme, mulai dari reses, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat, hingga pembahasan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan. Seluruh masukan tersebut kemudian menjadi bagian dari proses penyusunan program prioritas pembangunan daerah.
Dalam waktu dekat, DPRD Kota Kendari juga akan terlibat aktif dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang akan dilaksanakan di tingkat kecamatan hingga tingkat kota. Forum tersebut dinilai menjadi ruang penting untuk menyerap kebutuhan masyarakat secara langsung sebelum dituangkan dalam dokumen perencanaan.
Selain itu, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan target pembangunan yang dituangkan dalam RKPD dapat dicapai secara realistis. Karena itu, setiap indikator kinerja yang dirancang pemerintah daerah akan dikaji agar sejalan dengan kemampuan anggaran serta kebutuhan masyarakat.
Rizki menegaskan bahwa pembangunan daerah harus berangkat dari kondisi riil yang dihadapi masyarakat. Semakin kompleks tantangan yang muncul, kata dia, semakin besar pula tuntutan agar pemerintah menghadirkan solusi yang tepat melalui kebijakan pembangunan yang terukur.
“Berbagai persoalan yang muncul di daerah harus dipandang sebagai tantangan untuk terus berbenah. Dari situlah pemerintah dan DPRD bekerja menghadirkan program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan tetap menjadi fokus utama pembangunan Kota Kendari dalam beberapa tahun mendatang. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat.
Menurut Rizki, tantangan pembangunan ke depan tidaklah ringan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi fiskal daerah yang dipengaruhi kebijakan transfer anggaran dari pemerintah pusat. Meski demikian, DPRD bersama pemerintah kota terus berupaya mencari solusi melalui koordinasi intensif dengan kementerian terkait agar program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal.
Melalui konsultasi publik RKPD ini, DPRD berharap arah pembangunan Kota Kendari tahun 2027 benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan secara berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang, Kota Kendari diharapkan dapat terus tumbuh sebagai daerah yang maju, kompetitif, dan sejahtera.
Penulis: Tim Redaksi