TOLANOSULTRA.COM, KENDARI – Per awal Mei 2026, anggaran yang telah tersalurkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Tenggara (Sultra) telah mencapai Rp725,41 miliar.
Besarnya nilai anggaran itu sejalan dengan masifnya cakupan penerima manfaat MBG di Sultra yang kini telah menyentuh 667.305 orang. Penerima program terdiri dari peserta didik, balita, ibu hamil dan menyusui, hingga tenaga kependidikan di seluruh kabupaten dan kota.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sultra mencatat, pelaksanaan program kini ditopang oleh 273 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 17 kabupaten/kota.
Kota Kendari menjadi wilayah dengan jumlah penerima manfaat terbanyak, mencapai lebih dari 102 ribu orang. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Konawe dan Kabupaten Muna.
Selain menyasar pemenuhan gizi masyarakat, program nasional tersebut juga memberi dampak terhadap perputaran ekonomi daerah. Tercatat sekitar 12.600 tenaga kerja terlibat dalam operasional MBG, mulai dari distribusi hingga pelayanan di lapangan.
Pelaksanaan program turut melibatkan dukungan lintas sektor, termasuk TNI dan Polri, guna memastikan distribusi layanan berjalan optimal hingga ke berbagai wilayah.
Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto mengatakan, realisasi anggaran ratusan miliar rupiah itu menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program prioritas nasional yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Program MBG bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga menjadi instrumen penggerak ekonomi lokal melalui keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha daerah,” ujarnya.
Meski menunjukkan perkembangan signifikan, pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya terkait kestabilan pasokan bahan baku di tengah fluktuasi harga pasar serta keterbatasan distribusi di beberapa wilayah.
Wilayah kepulauan juga menjadi perhatian tersendiri karena membutuhkan sistem distribusi dan layanan yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis.
Selain itu, aspek kesehatan dan lingkungan terus diperkuat, termasuk pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada fasilitas pelayanan MBG.
Ketersediaan energi untuk operasional dapur layanan, seperti gas dan bahan bakar minyak (BBM), khususnya di luar wilayah perkotaan, juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan program.
Ke depan, pemerintah akan memfokuskan pengembangan MBG pada peningkatan kualitas layanan, perluasan cakupan penerima manfaat, serta penguatan keberlanjutan program agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Penulis: Tim Redaksi