TOLANOSULTRA.COM, KENDARI – Sebanyak lebih dari 2.600 petugas diterjunkan untuk mendata berbagai aktivitas ekonomi di Sulawesi Tenggara (Sultra), mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar. Tidak hanya itu, sensus kali ini juga menjangkau aktivitas ekonomi keluarga yang selama ini belum terpotret secara menyeluruh.
Dalam apel gabungan yang digelar di lapangan kantor Gubernur Sultra pada Senin (15/6/2026). Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, bahwa keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat.
Karena itu, ia mengajak seluruh pelaku usaha dan warga untuk menerima kehadiran petugas sensus serta memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Menurutnya, data yang dikumpulkan tidak sekadar menjadi angka statistik, melainkan akan menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa mendatang.
“Hari ini kita memulai pekerjaan besar untuk mencatat aktivitas ekonomi bangsa. Setiap data yang diberikan masyarakat akan menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan Pemprov Sultra yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Dukungan tersebut ditunjukkan melalui pembacaan deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama oleh Wagub Sultra sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan BPS.
Sonny menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang hanya dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Karena itu, data yang dihasilkan memiliki nilai strategis dalam menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh.
Pelaksanaan tahun 2026 menghadirkan sejumlah perubahan penting. Untuk pertama kalinya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masuk dalam cakupan sensus. Padahal selama ini sektor tersebut menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat di berbagai daerah, termasuk Sultra.
Selain itu, pendataan juga diperluas hingga mencakup ekonomi keluarga melalui metode door to door. Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat dari tingkat rumah tangga hingga dunia usaha.
BPS juga memberikan waktu pendataan yang lebih panjang dibandingkan sensus sebelumnya. Jika biasanya berlangsung lebih singkat, kali ini pendataan dilakukan selama dua setengah bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Agar pelaksanaan sensus berjalan lancar, BPS menggaungkan kampanye TIR yang merupakan singkatan dari Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga.
Melalui kampanye tersebut, masyarakat diharapkan tidak khawatir saat memberikan informasi kepada petugas sensus. BPS memastikan seluruh data responden dilindungi undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
Sonny mengingatkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekedar agenda BPS, melainkan program nasional yang membutuhkan dukungan semua pihak.
“Dari data yang akurat akan lahir kebijakan yang tepat. Karena itu, suksesnya Sensus Ekonomi 2026 adalah sukses kita bersama sebagai bangsa,” tegasnya.
Penulis: Tim Redaksi