TOLANOSULTRA.COM, KENDARI – Polemik pergantian Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mencuat. Ketua DPW Partai NasDem Sultra, Ali Mazi, secara terbuka menyinggung belum dijalankannya keputusan partai terkait pergantian pimpinan DPRD Sultra.
Mantan Gubernur Sultra itu menegaskan bahwa jabatan Ketua DPRD merupakan kewenangan penuh partai politik, bukan hasil pilihan langsung masyarakat dalam pemilu.
“Kita ini dipilih jadi anggota DPR, bukan dipilih jadi ketua DPR. Yang dipilih rakyat itu bupati, wali kota, gubernur,” kata Ali Mazi saat ditemui di Kendari beberapa waktu lalu.
Menurutnya, mekanisme penunjukan Ketua DPRD sepenuhnya berada di tangan partai sehingga keputusan organisasi seharusnya dijalankan tanpa intervensi pihak lain.
“Ketua itu kewenangan partai dan tidak boleh diintervensi. Kalau partai sudah bilang giliran, mestinya diikuti,” ujarnya.
Pernyataan tersebut berkaitan dengan belum terealisasinya pergantian Ketua DPRD Sultra meski Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem sebelumnya telah mengeluarkan keputusan resmi.
DPP Partai NasDem diketahui menerbitkan Surat Keputusan Nomor 28A-SK/AKD/DPP-NasDem/XI/2025 tertanggal 20 November 2025 tentang penetapan pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Sultra sisa masa jabatan 2024–2029.
Dalam surat keputusan yang ditandatangani Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, nama Syahrul Said ditetapkan sebagai Ketua DPRD Sultra menggantikan La Ode Taridala.
Sementara posisi Ketua Fraksi NasDem DPRD Sultra ditetapkan kepada H Suparjo.
Keputusan tersebut sebelumnya dibacakan Sekretaris DPW NasDem Sultra, Muh Tahir Lakimi. Saat itu, Tahir menyebut kedekatan politik La Ode Taridala dengan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan partai.
Namun, hingga kini pergantian Ketua DPRD Sultra belum juga terlaksana sehingga La Ode Taridala masih menduduki kursi pimpinan legislatif Sultra.
Ali Mazi mengaku merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut. Bahkan, ia secara terang-terangan menyebut dirinya malu apabila keputusan partai tidak dijalankan.
“Kalau saya sih malu,” katanya.
Ia juga menyinggung perannya dalam perjalanan politik La Ode Taridala hingga bisa dikenal di tingkat pusat Partai NasDem.
“Itu Taridala saya yang bawa. Yang kenalkan ke pusat juga saya,” ujar Ali Mazi.
Menurutnya, jabatan Ketua DPRD bukan posisi yang diperoleh melalui pemilihan langsung rakyat, melainkan amanah partai kepada kader yang ditunjuk.
“Jadi ketua DPR itu gratis. Enak, tinggal duduk,” tambahnya.
Penulis: Tim Redaksi