TOLANOSULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), menitipkan pesan khusus kepada jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sultra masa khidmat 2026–2031 agar menjaga persatuan umat dan tidak membawa kepentingan politik ke dalam rumah ibadah.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri pengukuhan Pengurus MUI Sultra di Masjid Agung Al Kautsar Kendari pada Selasa (21/7/2026). Pengurus baru dikukuhkan langsung oleh Ketua MUI Pusat bidang Dakwah, Abdul Manan Gani.
Pengurus MUI Sultra masa khidmat 2026–2031 merupakan hasil Musyawarah Daerah (Musda) VII yang digelar pada Februari 2026. Dalam musyawarah tersebut, KH Muslimin terpilih sebagai Ketua Umum, didampingi Dr. H. Supriyanto sebagai Sekretaris Umum dan Syamsul Bahtiar Fauzi sebagai Bendahara Umum.
Dalam sambutannya, Gubernur ASR berharap kepengurusan baru mampu menjalankan amanah dengan baik, memperkuat dakwah Islam, menjaga kerukunan umat, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.
ASR juga meminta dukungan MUI untuk mewujudkan visi Sultra yang maju, aman, sejahtera, dan religius. Menurutnya, pemerintah membutuhkan masukan dari para ulama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Namun, di hadapan para tokoh agama, Gubernur mengingatkan pentingnya menjaga independensi lembaga keagamaan dari kepentingan politik praktis.
“Saya ingin menyampaikan, manakala agama dicampuradukkan dengan politik maka akan terjadi perpecahan dan perkotak-kotakan,” tegasnya.
Gubernur ASR menilai komposisi kepengurusan MUI Sultra yang berasal dari berbagai organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, merupakan modal besar untuk memperkuat persatuan umat.
“Saya yakin yang duduk di depan ini ada yang dulu mendukung saya dan ada juga yang tidak. Tetapi mari kita melihat ke depan, bukan lagi melihat ke belakang,” katanya.
ASR juga menegaskan bahwa masjid harus tetap menjadi tempat ibadah, pusat pembinaan umat, sekaligus ruang mempererat hubungan sosial masyarakat, bukan dijadikan tempat membangun polarisasi politik.
Ia mengajak MUI Sultra mengambil peran lebih aktif dalam menghadapi tantangan zaman. Menurutnya, derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi membawa berbagai persoalan baru, mulai dari penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, penyebaran hoaks, hingga paham radikalisme yang mengancam generasi muda.
Karena itu, ia berharap MUI menjadi garda terdepan dalam membangun keteladanan moral dan spiritual di tengah masyarakat.
Ketua Umum MUI Sultra, KH Muslimin mengatakan, ulama memiliki dua peran utama, yakni sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah. Karena itu, menurutnya, hubungan ulama dan pemerintah harus dibangun melalui sinergi, bukan saling berhadapan.
“Tugas ulama adalah melayani umat sekaligus menjadi mitra pemerintah. Karena itu, ulama dan pemerintah harus bersanding, bukan bertanding,” katanya.
Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah, Abdul Manan Gani juga mengingatkan kepada para pengurus MUI Sultra bahwa ulama merupakan pewaris para nabi yang memiliki tanggung jawab menjaga dan menyebarkan ilmu serta nilai-nilai keislaman kepada masyarakat.
“Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi itu tidak mewariskan harta, akan tetapi ilmu. Siapa yang mengambil ilmu, berarti mengambil yang paling besar,” tututnya.
Laporan: Ismu