TOLANOSULTRA.COM, KENDARI – Kinerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat pengakuan di tingkat nasional. Capaian tersebut menjadi salah satu agenda dalam pertemuan jajaran Bawaslu dan KPU Sultra bersama Kapolda Sultra Irjen Pol. Dr. Himawan Bayu Aji di Mapolda Sultra pada Selasa (11/8/2026).
Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo Banne mengatakan penghargaan tersebut diberikan kepada Sentra Gakkumdu Sultra atas kinerja dalam kategori pembinaan. Penghargaan kemudian diserahkan kepada Kapolda Sultra selaku ex officio penasehat Sentra Gakkumdu.
Menurut Iwan, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja bersama tiga unsur yang tergabung dalam Gakkumdu, yakni Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Ketiganya memiliki peran dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu sesuai kewenangan masing-masing.
“Pada kesempatan ini kami menyerahkan penghargaan kepada Bapak Kapolda. Harapan kami ke depan, sinergi antara unsur Sentra Gakkumdu dan kepolisian semakin ditingkatkan,” ujar Iwan.
Ia berharap penghargaan tersebut tidak berhenti sebagai pencapaian kelembagaan. Sebaliknya, capaian itu diharapkan menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas koordinasi serta penanganan perkara kepemiluan di masa mendatang.
Di sisi lain, jajaran KPU Sultra turut melakukan audiensi dengan Kapolda Sultra dalam pertemuan tersebut. Ketua KPU Sultra Suprihaty Prawaty Nengtias menyebut komunikasi dengan kepolisian penting untuk mendukung kesiapan menghadapi penyelenggaraan pemilu.
Menurut Suprihaty, koordinasi lintas lembaga diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan kepemiluan dapat berlangsung dalam kondisi aman dan kondusif.
“Terima kasih Bapak Kapolda sudah menerima kami dari KPU. Ini adalah hal yang sangat luar biasa, terutama terkait bagaimana kesuksesan persiapan pemilu ke depannya,” kata Suprihaty.
Audiensi tersebut juga dihadiri Wakapolda Sultra Brigjen Pol. Budi Hermawan serta sejumlah pejabat utama Polda Sultra.
Pertemuan antara penyelenggara pemilu dan kepolisian dinilai menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi kelembagaan.
Hal itu penting mengingat penyelenggaraan pemilu melibatkan berbagai institusi dengan kewenangan yang berbeda.(*)
Laporan: Ismu