TOLANOSULTRA.COM, BUTENG – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat pengawasan terhadap pelayanan lalu lintas di wilayah hukum Polres Buton Tengah (Buteng). Salah satunya dilakukan melalui supervisi dan pengecekan Sistem Informasi Pelayanan Unggulan Lalu Lintas (SIMPUL).
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Polres Buton Tengah pada Rabu (19/8/2026), mulai pukul 10.00 WITA. Tim Ditlantas Polda Sultra hadir untuk melihat secara langsung pelaksanaan tugas sekaligus mendalami penerapan SIMPUL di jajaran Satlantas.
Supervisi dipimpin Wadirlantas Polda Sultra AKBP Arif Irawan bersama sejumlah pejabat dan personel Ditlantas. Kegiatan diawali dengan sambutan Kapolres Buteng yang kemudian dilanjutkan penyampaian arahan Dirlantas Polda Sultra.
Wadirlantas Polda Sultra Arif Irawan mengatakan, supervisi menjadi bagian penting dalam memastikan program pelayanan lalu lintas tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan.
Menurut dia, pengecekan langsung diperlukan untuk mengetahui sejauh mana setiap unit Satlantas menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Tim Ditlantas kemudian melakukan pendalaman terhadap sejumlah unit di Satlantas Polres Buton Tengah. Pemeriksaan mencakup pelaksanaan tugas pelayanan lalu lintas sekaligus perkembangan penerapan program SIMPUL.
Arif menekankan, evaluasi di lapangan juga menjadi sarana untuk menemukan kendala yang mungkin dihadapi personel dalam menjalankan pelayanan. Temuan tersebut nantinya dapat menjadi bahan perbaikan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.
“Supervisi ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan tugas di jajaran Satlantas berjalan sesuai ketentuan sekaligus mendorong pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat,” ujar Arif.
Ia menambahkan, pola pengawasan melalui supervisi dan pendalaman secara langsung memungkinkan Ditlantas Polda Sultra memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi pelayanan di masing-masing wilayah.
Dengan cara tersebut, berbagai perkembangan maupun persoalan yang ditemukan dapat segera dievaluasi dan ditindaklanjuti sehingga tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.(*)
Laporan: Ismu