TOLANOSULTRA.COM, KENDARI – Penyaluran bantuan pangan di Kota Kendari diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong masyarakat semakin mandiri secara ekonomi.
Anggota Komisi IV DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara (Sultra), Jaelani, meminta bantuan pemerintah dibarengi dengan program pemberdayaan masyarakat.
Hal itu disampaikan Jaelani saat menghadiri penyaluran Bantuan Pangan alokasi Juli-September 2026 di Kota Kendari pada Kamis (10/9/2026).
Menurut Jaelani, bantuan pangan merupakan bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Namun, bantuan tersebut seharusnya tidak menjadi satu-satunya upaya dalam meningkatkan kesejahteraan warga.
“Bantuan pangan ini adalah bentuk kehadiran negara. Sebetulnya ini stimulus, yang paling penting adalah menstimulasi bantuan-bantuan yang lain agar masyarakat bisa lebih secara ekonomi,” ujar Jaelani.
Karena itu, ia mendorong agar bantuan sosial diikuti program yang mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang dinilai perlu mendapat perhatian.
Jaelani menilai masyarakat perlu diberikan ruang dan dukungan untuk mengembangkan usaha maupun aktivitas ekonomi produktif. Dengan demikian, bantuan yang diterima tidak hanya membantu kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dapat menjadi pijakan menuju kemandirian.
Di tengah penyaluran bantuan, Jaelani juga menemukan persoalan terkait pendataan penerima. Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, terdapat sekitar 32.000 warga yang masuk sasaran penerima bantuan di Kota Kendari, sementara yang tercatat menerima baru sekitar 27.000 orang.
“Hanya ada beberapa problem tadi yang ditanyakan oleh warga karena soal pendataan. Saya akan menyuarakan ini, mendorong agar pendataan khususnya di Kota Kendari bisa lebih baik,” katanya.
Ia menilai ketepatan data menjadi faktor penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria. Karena itu, pembaruan dan perbaikan basis data perlu terus dilakukan.
“Mudah-mudahan dengan pendampingan kita ke depan, alokasi bantuan pangan ini bisa lebih by data, kemudian tepat sasaran dan tentu bermanfaat,” ujar Jaelani.
Untuk saat ini, bantuan pangan yang disalurkan merupakan alokasi Juli hingga September 2026. Jaelani berharap program tersebut dapat kembali dialokasikan untuk masyarakat pada November dan Desember mendatang.
“Ini adalah program pemerintah yang teralokasi untuk bulan Juli sampai September. Mudah-mudahan untuk alokasi selanjutnya di November-Desember bisa teralokasi kembali,” katanya.
Jaelani menegaskan, keberlanjutan bantuan pangan tetap dibutuhkan masyarakat. Namun, pemerintah juga perlu memperluas program pemberdayaan agar warga memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat.
“Misalnya penguatan UMKM maupun penguatan sektor-sektor yang lain dalam aktivitas bermasyarakat ini,” pungkasnya.
Dengan begitu, bantuan pangan tidak hanya menjadi penyangga kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek, tetapi dapat berjalan bersama program pemberdayaan yang membuka peluang warga untuk meningkatkan pendapatan dan membangun kemandirian ekonomi.(*)
Laporan: Ismu