TOLANOSULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai memanaskan mesin fiskal daerah. Untuk tahun anggaran 2026, Pemprov Sultra mematok target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,389 triliun, naik dibanding capaian tahun sebelumnya.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sultra, La Ode Mahbub, menyebut target tersebut disusun sebagai strategi memperkuat ketahanan keuangan daerah sekaligus memaksimalkan potensi pajak dan retribusi yang dikelola pemerintah provinsi.
“Target PAD 2026 sudah kami input dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan terdiri dari delapan komponen utama penerimaan,” kata La Ode Mahbub saat ditemui di Kantor Bapenda Sultra, Jumat (23/1/2026).
Dari delapan komponen tersebut, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) masih menjadi penyumbang terbesar dengan proyeksi mencapai Rp711,2 miliar. Disusul Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp222,4 miliar dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) senilai Rp201,8 miliar.
Sementara itu, pajak rokok ditargetkan menyumbang Rp218,4 miliar, Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp9,5 miliar, Pajak Alat Berat (PAB) Rp2,5 miliar, opsen MBLB Rp15,7 miliar, serta retribusi daerah sebesar Rp147 juta.
La Ode Mahbub menjelaskan, opsen merupakan skema bagi hasil pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota dan dialokasikan ke provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
“Yang memungut tetap kabupaten/kota, tetapi provinsi menerima bagian opsennya sesuai ketentuan undang-undang,” ujarnya.
Target PAD 2026 ini disusun dengan berkaca pada kinerja tahun 2025, di mana realisasi PAD Sultra mencapai sekitar Rp1,3 triliun atau 99,14 persen dari target awal sebesar Rp1,354 triliun. Capaian tersebut dinilai menjadi modal optimisme pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan di tahun berikutnya.
Guna mengejar target tersebut, Bapenda Sultra menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari digitalisasi sistem pengawasan pajak, peningkatan kualitas layanan, hingga intensifikasi penagihan di sektor-sektor potensial.
Laporan: Tim Redaksi