TOLANOSULTRA.COM, KENDARI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan sejumlah program prioritas untuk memperkuat akses keuangan, meningkatkan literasi masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sepanjang 2026.
Berbagai strategi tersebut diarahkan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, aman, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Komitmen itu disampaikan seiring evaluasi capaian kinerja OJK Sultra selama 2025 yang menunjukkan peningkatan pada berbagai program inklusi keuangan maupun layanan perlindungan konsumen.
Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha mengungkapkan, selama 2025 lembaganya menerima dan menindaklanjuti 1.404 pengaduan masyarakat. Aduan tersebut didominasi persoalan di sektor perbankan, perusahaan pembiayaan, serta layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Selain memperkuat fungsi pengawasan, OJK juga mencatat hasil positif dari berbagai program yang dijalankan bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Salah satunya melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang terus mendorong budaya menabung sejak usia dini.
“Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah mencapai total tabungan sebesar Rp5,09 miliar, sementara program Kredit Melawan Rentenir (KPMR) berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp7,23 miliar kepada masyarakat,” ujar Bismi Maulana Nugraha.
Memasuki 2026, OJK Sultra menargetkan perluasan edukasi keuangan secara masif di seluruh wilayah Sultra. Sebanyak 160 ribu peserta ditargetkan mengikuti kegiatan literasi keuangan yang akan dilaksanakan di 17 kabupaten dan kota.
Untuk memperkuat jangkauan edukasi tersebut, OJK juga berencana merekrut 1.000 Duta Literasi Keuangan. Kehadiran para duta ini diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan OJK dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan yang aman dan legal.
Di sektor pengembangan ekonomi, OJK akan mengoptimalkan Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) dengan memberikan perhatian pada komoditas unggulan Sulawesi Tenggara, seperti kakao dan sagu. Selain itu, pembentukan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Sorue Jaya juga menjadi salah satu agenda strategis untuk memperluas akses layanan keuangan di tingkat desa.
Perlindungan konsumen tetap menjadi fokus utama OJK Sultra. Bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), OJK akan terus memperkuat pengawasan terhadap berbagai praktik investasi ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat, termasuk kasus yang sempat menjadi perhatian publik seperti AMG Pantheon, BTL, dan modus sejenis.
“Upaya ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik dan mewujudkan ekosistem keuangan yang sehat, aman, serta berintegritas di Sulawesi Tenggara. Kami ingin memastikan terciptanya stabilitas SJK yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” tegas Bismi.
Melalui kombinasi penguatan literasi keuangan, perluasan akses pembiayaan, pengembangan ekonomi daerah, dan pengawasan terhadap aktivitas keuangan ilegal, OJK Sultra optimistis sektor jasa keuangan di Sultra akan semakin kuat.
Strategi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Laporan: Ismu