Per Agustus 2026, Penerimaan Negara di Sultra Tembus Rp3,70 Triliun

Imam Widhiyanto

TOLANOSULTRA.COM, KENDARI – Penerimaan negara di Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp3,70 triliun atau 69,24 persen dari target Rp5,35 triliun.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Iman Widhiyanto menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan kinerja penerimaan negara di daerah masih tumbuh positif.

“Secara tahunan, penerimaan negara dan hibah hingga Agustus 2026 tumbuh 41,35 persen,” ungkap Imam dalam keterangan resminya.

Baca Juga :  Alarm Harga Jelang Ramadan, Satgas Pangan Sultra Turun Langsung ke Akar Distribusi

Adapun kontributor terbesar berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp2,99 triliun, tumbuh 46,09 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi perpajakan, penerimaan pajak dalam negeri tercatat Rp2,64 triliun atau 59,19 persen dari target. Sementara penerimaan kepabeanan mencapai Rp359,21 miliar dan tumbuh 124,36 persen secara tahunan.

Kinerja kepabeanan antara lain ditopang meningkatnya penerimaan bea masuk yang mencapai Rp358,62 miliar. Di Kendari, penerimaan bea masuk bahkan telah mencapai 224,75 persen dari target tahunan, salah satunya dipengaruhi aktivitas impor peralatan pembangunan smelter di Sultra.

Baca Juga :  Express Cantika 07 Mulai Operasi pada 8 Februari 2025, Raha-Kendari Hanya 2,5 Jam

Selain pajak dan kepabeanan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga menunjukkan pertumbuhan. Hingga Agustus, PNBP mencapai Rp703,19 miliar atau 96,74 persen dari target, dengan pertumbuhan 24,15 persen dibanding tahun sebelumnya.

Iman mengatakan capaian tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kinerja fiskal regional Sultra hingga memasuki paruh kedua 2026.

Di sisi lain, beberapa jenis penerimaan menunjukkan pertumbuhan yang berbeda. Penerimaan PBB tumbuh 160,82 persen, pajak lainnya 148,60 persen dan PPN 57 persen, sedangkan penerimaan cukai tercatat turun 13,37 persen.

Baca Juga :  Inflasi Sultra 3,35 Persen, BI Dorong Daerah Perkuat Pengendalian

Pemerintah melalui pengelolaan APBN terus memantau perkembangan penerimaan sekaligus memastikan pelaksanaan anggaran di daerah berjalan sesuai target dan ketentuan.(*)

Laporan: Ismu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *