TOLANOSULTRA.COM, KENDARI – DPRD Kota Kendari mulai memegang peran penting dalam menentukan arah penggunaan anggaran daerah 2027. Hal itu ditandai dengan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dalam rapat paripurna pada Selasa (18/8/2026).
Dokumen tersebut menjadi pijakan awal bagi DPRD dan Pemkot Kendari dalam merumuskan APBD 2027. Setelah disampaikan dalam rapat paripurna, rancangan KUA-PPAS akan menjadi bahan pembahasan untuk melihat prioritas pembangunan sekaligus kemampuan keuangan daerah.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS 2027 berpedoman pada RKPD 2027 dan RPJMD Kota Kendari 2025–2029.
“Arah kebijakan tersebut juga diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional dan kondisi fiskal daerah,” ucap Siska.
Pendapatan Rp1,59 Triliun
Dalam rancangan yang disampaikan kepada DPRD, pendapatan Kota Kendari pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp1,595 triliun. Sumbernya berasal dari PAD Rp599,81 miliar, pendapatan transfer Rp971,10 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah Rp24,27 miliar.
Besarnya target PAD menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan DPRD. Pemerintah daerah berencana memperkuat penerimaan melalui digitalisasi data wajib pajak, pembenahan penagihan, pengawasan, optimalisasi aset serta peningkatan kinerja BUMD.
Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan sebesar Rp837,26 miliar. Dana tersebut berasal dari DAU, DAK Non-Fisik dan Dana Bagi Hasil. Pemprov Sultra juga diproyeksikan memberikan transfer sebesar Rp133,84 miliar melalui Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.
Belanja Capai Rp1,54 Triliun
Di sisi belanja, Pemkot Kendari merencanakan anggaran sebesar Rp1,548 triliun. Alokasi tersebut diarahkan untuk pelayanan dasar, program prioritas, pembangunan infrastruktur, penguatan perekonomian serta perlindungan sosial.
Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp1,244 triliun. Di dalamnya terdapat belanja pegawai sebesar Rp777,15 miliar. Sedangkan belanja modal mencapai Rp294,34 miliar dan belanja tidak terduga Rp10 miliar.
Komposisi belanja tersebut akan menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan selanjutnya. Legislatif memiliki ruang untuk memastikan program yang mendapat porsi anggaran benar-benar memiliki target dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
DPRD Kawal Penggunaan Anggaran
Selain pendapatan dan belanja, DPRD juga akan mencermati skema pembiayaan daerah. Pemkot Kendari memproyeksikan penerimaan pembiayaan Rp30 miliar dari perkiraan SiLPA 2026, sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp76,65 miliar untuk membayar pokok utang yang jatuh tempo.
Selisih tersebut membuat pembiayaan netto berada pada posisi minus Rp46,65 miliar. Dengan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dirancang, APBD 2027 diproyeksikan berada dalam kondisi berimbang atau zero deficit.
Wali Kota Siska berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD dapat berlangsung konstruktif hingga menghasilkan nota kesepakatan tepat waktu. Menurutnya, keberhasilan program pembangunan membutuhkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan masyarakat.
Bagi DPRD Kendari, tahapan ini bukan sekadar membahas angka-angka dalam dokumen anggaran. Pembahasan KUA-PPAS menjadi kesempatan untuk memastikan kebijakan fiskal 2027 tetap berpihak pada kebutuhan warga, terutama ketika ruang keuangan daerah berada dalam kondisi terbatas.
Dengan demikian, APBD Kendari 2027 nantinya diharapkan tidak hanya sehat dari sisi struktur anggaran, tetapi juga mampu menghasilkan program pembangunan yang produktif, pelayanan publik yang lebih baik dan manfaat yang terukur bagi masyarakat.(*)
Laporan: Ismu