TOLANOSULTRA.COM, KENDARI – Kesempatan atlet untuk tampil di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) 2026 dipersoalkan menyusul kebijakan KONI Sultra yang mewajibkan peserta menggunakan KTP kabupaten/kota yang diwakilinya serta memenuhi syarat domisili minimal dua tahun.
Aturan tersebut mendapat sorotan dari La Ode Songko Panatagama (LSP), pemilik Dua Laode Voli Club Sultra. Ia meminta KONI Sultra mengevaluasi dan mencabut ketentuan tersebut karena dinilai berpotensi membatasi ruang kompetisi atlet, terutama mereka yang tidak mendapat tempat di daerah asalnya.
LSP menilai regulasi Porprov seharusnya disusun berdasarkan kajian menyeluruh terhadap potensi dan ketersediaan atlet di setiap daerah. Menurutnya, kompetisi tingkat provinsi tersebut semestinya menjadi kesempatan bagi seluruh atlet untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menjadi ajang pencarian bibit unggul menuju Pra-PON dan PON.
“Saya melihat KONI Sultra terburu-buru dan tidak melakukan kajian yang komprehensif dalam melahirkan regulasi terkait Porprov. Bukankah output dari Porprov ini adalah Pra PON dan PON, jika demikian adanya maka event Porprov semestinya menjadi arena talent scouting untuk federasi Cabor dalam memilih atlet yang kelak akan berlaga dalam event Pra PON dan PON,” ujar LSP.
Ia mengungkapkan, kemampuan setiap kabupaten/kota dalam menyediakan atlet tidak selalu sama. Ada daerah yang memiliki stok atlet melimpah, tetapi ada pula yang masih membutuhkan tambahan pemain untuk memenuhi kebutuhan tim di sejumlah cabang olahraga.
Menurutnya, pembatasan berdasarkan KTP dan masa domisili dapat membuat atlet yang tidak terpilih di daerah asal kehilangan peluang bertanding. Padahal, mereka berpotensi memperkuat daerah lain yang masih membutuhkan atlet.
“Saya ingatkan kepada teman-teman KONI Sultra, bagi atlet bermain di event Porprov ini adalah mimpi terbesarnya. Jangan karena aturan yang kalian buat memupus mimpi dan cita-cita atlet,” katanya.
Persoalan lain yang disorot LSP berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan anggaran. Ia menyebut sejumlah cabang olahraga telah menggelar pemusatan latihan atau training camp (TC) di kabupaten/kota tertentu dengan menggunakan anggaran KONI setempat.
Namun, penerapan aturan domisili berpotensi membuat atlet yang telah mengikuti pemusatan latihan justru memperkuat daerah lain. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan persoalan dalam pertanggungjawaban anggaran pembinaan.
LSP juga mengingatkan agar penyelenggaraan Porprov tidak dibayangi polemik akibat regulasi yang dinilai kurang matang. Ia meminta seluruh pihak mengedepankan kehati-hatian dalam menyusun ketentuan agar tujuan peningkatan prestasi olahraga tidak terganggu.
Karena itu, ia mengusulkan agar atlet yang merupakan warga Sultra diberi kesempatan lebih luas untuk memilih kabupaten/kota yang akan diperkuat, sepanjang tetap memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan pertandingan.
“Saya minta KONI Sultra untuk merubah aturan domisili atlet. Tidak usah aneh-aneh, sepanjang atlet tersebut warga Sultra maka berikan kebebasan untuk memilih agar kemudian Porprov ini menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan pihak cabor bisa melakukan talent scouting terhadap atlet-atlet terbaik untuk berlaga di event Pra PON,” tegasnya.
LSP menambahkan, Porprov 2026 perlu ditempatkan sebagai bagian dari perencanaan pembinaan olahraga jangka panjang. Menurutnya, persiapan menuju kompetisi nasional harus dimulai dengan sistem dan regulasi yang matang, bukan kebijakan yang berpotensi memicu persoalan di tengah persiapan atlet.
Sebagai pemilik Dua Laode Voli Club Sultra bersama Brigjen La Ode Aries El-Fathar, LSP memiliki rekam jejak dalam pembinaan bola voli. Klub tersebut pernah meraih sejumlah prestasi nasional, di antaranya medali perunggu Kapolri Cup 2023, Kejurnas U-19 2024, Kejurnas U-18 2025, Livoli Divisi I 2025, serta medali emas Turnamen Dankor Brimob Cup U-17 2026.