TOLANOSULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) mengusulkan pembangunan SPBU terapung untuk mempermudah akses Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan dan pelaku transportasi laut.
Usulan tersebut disampaikan Bupati Busel, Muhammad Adios dalam rapat koordinasi terkait distribusi dan ketersediaan BBM bersama Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, Kepala BPH Migas Wahyudin Anas, serta jajaran PT Pertamina Patra Niaga di Kantor Pertamina Baubau pada Kamis (3/9/2026).
Saat ditemui usai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) di Kendari pada Selasa (8/9/2026), Bupati Adios mengatakan bahwa fasilitas tersebut diharapkan memangkas rantai distribusi dan biaya pengangkutan BBM.
Pasalnya, selama ini nelayan dan pelaku transportasi laut harus mengambil BBM dari daratan yang berpotensi menimbulkan losses atau susut selama perjalanan.
“SPBU terapung ini sangat menguntungkan para nelayan, terutama untuk pelayanan bahan bakar bagi transportasi laut,” kata Adios.
Selain mempermudah akses, SPBU terapung diharapkan mengurangi antrean di SPBU maupun SPBN sekaligus memperkuat pengawasan BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
“Kalau ada SPBU terapung, masyarakat tidak lagi antre di SPBU atau SPBN. Karena sudah ada di laut, pengaturannya bisa dibuat sedemikian rupa supaya mengurangi penyalahgunaan bahan bakar,” ujarnya.
Untuk tahap awal, Pemkab Busel mengusulkan satu unit. Lokasinya akan disesuaikan dengan titik aktivitas nelayan dan transportasi laut, seperti Bandar Batauga atau Teluk Sampolawa. Menurut Adios, konsep itu juga cocok diterapkan di wilayah kepulauan lain, seperti Batu Atas dan Wakatobi.
Untuk mengawasi penyaluran BBM, setiap kapal atau perahu pengguna nantinya akan didata dan diberikan kartu. Sistem tersebut diharapkan membuat penggunaan BBM lebih terukur dan mencegah penyalahgunaan.
“Semua yang singgah akan kita layani dan kita buatkan kartu supaya jelas penggunaan bahan bakarnya,” jelasnya.
Secara teknis, SPBU terapung direncanakan menggunakan konstruksi tongkang dengan fasilitas pengisian BBM sesuai standar. Fasilitas itu juga dapat dipindahkan ke titik yang menjadi pusat aktivitas nelayan.
“Bisa berpindah-pindah. Itulah sisi keuntungannya,” ujarnya.
Jenis BBM yang akan disediakan, kapasitas fasilitas, kriteria kapal yang dapat dilayani, serta mekanisme penyalurannya masih akan dibahas bersama Pertamina.
Adios mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap kajian Pertamina Patra Niaga. Ia berharap rencana itu mendapat dukungan karena dinilai dapat mempermudah nelayan memperoleh BBM sekaligus memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
“Kalau penggunaan bahan bakar salah, yang rugi masyarakat kecil. Karena ini BBM bersubsidi,” pungkasnya.(*)
Laporan: Ismu